Mengkaji penegakan hak asasi manusia menghadapkan kita pada realitas kehidupan bersama dalam suatu negara. Mengapa demikian? Karena dalam menjalani kehidupan bernegara pasti diwarnai oleh aktivitas dan kepentingan setiap orang yang berbeda. Di dalam realita hidup ini, ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, tentunya diberi akal budi untuk berpikir, berkomunikasi, berkreativitas dan mengekspresikan kemampuan. Dengan kata lain manusia memiliki harkat dan martabat yang tinggi di bandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Apabila kita membicarakan manusia pastinya akan ada empat unsur yang melekat dalam diri manusia dan tak mudah untuk mengabaikanya begitu saja. Keempat unsur tersebut adalah :
1. harkat ialah nilai, harga, taraf yang membedakan makhluk satu dengan makhluk lainnya.
2. Martabat ialah tingkatan harkat kemanusiaan, kedudukan yang terhormat.
3. Derajat kemanusiaan ialah tingkat, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan kodrati.
4. Harga diri ialah nilai diri, nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa dan karsa, hak dan kewajiban asasi manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada esensi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1adalah sebagai berikut :
“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setipa orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat”.

Macam-Macam HAM
Hak asasi manusia yang disebut hak dasar meliputi : hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan, hak milik. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia hak-hak tersebut berkembang menjadi hak pribadi, ekonomi, politik, sosial budaya, perlakuaan yang sama dalam hukum dan prosuderal/tatacara peradilan dan perlindungan hukum. Dapat disimpulkan bahwa macam-macam hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi :
a. Personal right / hak asasi pribadi, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
b. Property right / hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya.
c. Political right / hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih, hak untuk mendirikan partai politik.
d. Right of legal equality / hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
e. Social and cultural right / hak asasi sosial budaya, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dll.
f. Procedural right / hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, pengledahan, dan peradilan.

HAM di Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang yang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian, negara dan pemerintahan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan :
1. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
4. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
5. Kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
Di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pun terdapat satu bab khusus yang lebih rinci mengatur tentang HAM, yaitu Bab XA Pasal 28. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia merupakan paying dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAM yang terdapat dalam UUD 1945 meliputi :
1. Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan
Diatur dalam pasal 27 ayat 1 :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. Hak atas penghidupan yang layak
Diatur dalam pasal 27 ayat 2 :
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
Diatur dalam pasal 28A :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
4. Hak untuk membentuk keluarga dan melangsungkan keturunan
Diatur dalam pasal 28B ayat 1 :
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
5. Hak untuk mengembangkan dan memajukan diri
Diatur dalam pasal 28C ayat 1 :
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
6. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Diatur dalam pasal 28E ayat 3 :
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
7. Hak untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan hukum
Diatur dalam pasa 28D ayat 1 :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
8. Hak atas kebebasan memeluk agama
Diatur dalam pasal 28E ayat 1 :
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
Pasal 29 ayat 2 :
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
9. Hak untuk memperoleh komunikasi informasi
Diatur dalam pasal 28F :
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia”.
10. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan dan ancaman serta penyiksaan
Diatur dalam pasal 28G ayat 1 :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketahutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pasal 28G ayat 2 :
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
11. Hak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
Diatur dalam pasal 28H ayat 2 :
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
12. Hak atas jaminan sosial untuk mengembangkan diri
Diatur dalam pasal 28H ayat 3 :
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat”.
13. Hak atas pertahanan negara
Diatur dalam pasal 30 ayat 1 :
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
14. Hak atas pendidikan
Diatur dalam pasal 31 ayat 1 :
“Tiap-tipa warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.
15. Hak tentang kesejahteraan sosial
Diatur dalam pasal 34 :
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar diperihara oleh negara”.

Sumber :
• Kansil C.S.T, Kansil S.T. Christine, Nurlaili Lili. Pendidikan kewarganegaraan 1 SMP/MTs. Jakarta: Bumi Aksara; 2007. h. 67-70.
• Wijana, S.Pd. Lembar kerja siswa solusi kewarganegaraan. Jakarta: Swadaya Cipta. h. 1-5.
• Tim Kewarganegaraan SMU. Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: P.T. Galaxy Puspa Mega; 2004. h. 30-32.