Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang melimpah dan dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, wilayah Negara Indonesia merupakan yang terluas di kawasan Asia Tenggara. Bahkan dengan ribuan pulaunya Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia. Selain itu Indonesia juga memliki hasil kerajinan, yaitu kain batik yang sangat terkenal di dalam negeri maupun luar negeri dan sempat diklaim oleh Negara tetangga. Hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap hasil kerajinan- kerajinan yang ada di Indonesia khususnya kain batik. Dan untuk para generasi muda yang masih sangat minim rasa nasionalismenya, maka dari itu perlu adanya pembelajaran dan penyuluhan tentang seluruh kebudayaan dan kerajinan yang ada di Indonesia kepada generasi muda sejak dini. Agar seluruh kebudayaan dan kerajinan di Indonesia tak habis dimakan zaman atau hilang karena diklaim oleh Negara tetangga.

Struktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya.

Demokrasi di Indonesia sebagaimana teetuang dalam UUD 1945 mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga mengakui perbedaan serta keanekaragaman mengingat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”. Secara filosofi bahwa demokrasi indoonesia mendasarkan pada rakyat.

Secara umum sistem pemerintahan yang demokraris mengandung unsur-unsur penting yaitu :

  1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik.
  2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara.
  3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
  4. Suatu sistem perwakilan.
  5. Suatu sistem pemilih kekuasaan mayoritas.

Oleh karena itu di dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, selalu menemukan adanya supra struktur politik dan infra struktur politik sebagai pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep MOntesquiue, dan lembaga yudikatif. Di Indonesia di bawah aiatem UUD 1945 lembaga-lembaga Negara atau alat-alat perlengkapan Negara adalah :

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  2. Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Presiden
  4. Mahkamah Agung
  5. Badan Pemeriksaan Keuangan

Alat perlengkapan di atas juga dinyatakan sebagai supra struktur politik. Adapun infra struktur politik suatu Negara terdiri lima komponen sebagai berikut :

  1. Partai Politik
  2. Golongan Kepentingan (Interest Group)
  3. Golongan penekan (Preassure Group)
  4. Alat Komunikasi Politik (Masa Media)
  5. Tokoh-tokoh politik

Pembagian Kekuasaan

Bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

  1. Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945)
  2. Kekuasaan Legislatif didelagasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (Pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945)
  3. Kekuasaan Yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945)
  4. Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hal ini di muat pada pasal 20 ayat 1
  5. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada Kekuasaan Konsulatif, sebelum UUD diamandemenkan kekuasaan tersebut dipegang oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945, dikenal dengan Tujuh Kunci Pokok Sisitem Pemerintahan Negara, namun tujuh kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu sebagai Studi Kompratif sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 mengalami perubahan.

  1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechastaat).
  2. Sistem Konstitusi.
  3. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR
  4. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  5. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas, meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “dictator” artinya kekuasaan tidak terbatas, di sini Presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR.
  6. Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan.
  7. Kekuasaan Pemerintah Negara, diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 3, pasal 7A, pasal 7B ayat 4, 5 dan 7 UUD 1945
  8. Pemerintah Daerah, diatur dalam pasal 18 UUD 1945
  9. Pemilihan Umum
  10. Wilayah Negara
  11. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945, dimuat dalam sepuluh bab pasal 28 UUD 1945.

Sumber :

  • Achmad Muchji, Drs., dan H.MM., Gatot Subiyakto. Seri Diktat Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Gunadarma; 2007. h.57-61.
  • Rahim A. Abdul, Ma., Pd., Thachir Malik A., Sk., Tating Rahman, Drs., Nuralam Ahmar, Drs., Walkimin H., DRS. Belajar Ilmu Pengetahuan untuk SD kelas VI. Jakarta: Erlangga; 2005, h. 120-121.